OJK Wajibkan Perusahaan Leasing Punya Debt Collector Bersertifikat

Banyak pengaduan masyarakat terhadap penyitaan yang dilakukan oleh debt collector di jalan, membuat Otoritas Jasa Keuangan kembali mengedukasi pelaku industri keuangan perbankan dan non perbankan.
Pihak OJK mewajibkan kepada perusahaan leasing agar menggunakan debt collector yang bersertifikat dan melakukan proses penyitaan sesuai prosedur dan beretika.

Kepala Department Pelayanan Konsumen OJK, Anto Prabowo, usai Sosialisasi Perlindungan Konsumen Jasa Perbankan, Kamis (10/3) mengatakan, barang yang dileasing merupakan kepunyaan perusahaan, jadi apabila konsumen tidak mampu membayar, perusahaan bergak melakukan penarikan dengan prosedur yang baik.

"Dalam hal ini perusahaan leasing harus tau kewajiban. Karena untuk melakuka penarikan kendaraan kami sudah mengeluarkan peraturan OJK. Sesuai dengan pertauran OJK no 29/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan mewajibkan debt collector bersertifikat dan melakukan prosedur penarikan dengan prosedur tertentu tidak boleh melakukan kekerasan," ujarnya.
Untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri masyarakat menggu
nakan produk dan layanan keuangan, serta menciptakan pasar yang wajar dan teratur, sejak tahun 2013 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah melaksanakan program strategis di bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

"Kami sudah melakukan pembentukan sistem pelayanan konsumen keuangan terintegrasi (financial costumer care). Program yang memanfaatkan perangkat multi media ini diprioritaskan untuk meningkatkan ketersediaan informasi bagi masyarakat dan pelayanan pengaduan konsumen keuangan sesuai dengan kewenangan OJK.

Dalam rangka membekali masyarakat mengenai pengetahuan keuangan, OJK meluncurkan cetak biru literasi keuangan nasional yang meliputi edukasi, transparansi, dan pemberdayaan konsumen.
"Melalui cetak biru ini, akan tumbuh pemahaman pengetahuan aspek keuangan masyarakat untuk menghindari kejahatan dan kecurangan di bidang keuangan," ujarnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LPKSM: Tidak Perlu Ada “Debt Collector

Gambar
BOGOR, MP - Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Al-Fikri menilai, seharusnya jasa debt collector tidak perlu ada mengingat hubungan transaksional yang terjadi antara nasabah dan pihak Leasing merupakan hubungan perdata. “Hubungan transaksional terjadi antara konsumen (nasabah) dengan Leasing. Jadi konsumen nggak ada hubungannya dengan pihak ketiga. Karena hubungan perdata terjadi antara konsumen dengan Laeasing,” jelas Ketua LPKSM Al-Fikri Firmansyah saat jejak pendapat dengan wartawan media ini beberapa waktu lalu . Firmansyah menambahkan, masalah utang-piutang ini merupakan masalah perdata, di mana leasing tidak bisa melimpahkan ke pihak ketiga (debt collector). Menjadi pidana, mengingat pemakaian jasa debt collector ini cenderung menggunakan tindakan kekerasan. Sehingga munculnya debt collector ini justru menimbulkan masalah. Firmansyah pun menilai, leasing terlalu jor-joran dalam mempromosikan jasa nya. “Terlalu mudah atau longgar leasing da...
Baca selengkapnya

PENYALAHGUNAAN KEKUATAN EKSEKUSI PADA JAMINAN FIDUSIA

Gambar
Oleh : YUNUS SYALHAM Klau gax mau bayar..sini ongkos saja 3 Jt buat beli ramesan Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No 42 Tahun 2009 Tentang   Fidusia, maka secara formil pengertian dari Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian J aminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Undang-undang tersebut diberlakukan   terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani ...
Baca selengkapnya

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berkedudukan di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen yang ditandai dengan memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK). LPKSM berkesempatan berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen dengan membantu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya, serta tidak hanya melakukan penelitian dan pengujian, menerima pengaduan, tetapi juga melakukan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. LPKSM menjadi partner dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan menjadi mitra bagi pemerintah. LPKSM berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Tugas LPKSM adalah: menyebarkan informasi dalam rangka peningkatkan kesadaran atas hak, kewajiban dan kehati-hatian kosnumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; memberikan nasehat ke...
Baca selengkapnya