Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)



Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berkedudukan di Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen yang ditandai dengan memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK).


LPKSM berkesempatan berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen dengan membantu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya, serta tidak hanya melakukan penelitian dan pengujian, menerima pengaduan, tetapi juga melakukan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. LPKSM menjadi partner dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan menjadi mitra bagi pemerintah.


LPKSM berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Tugas LPKSM adalah:

  1. menyebarkan informasi dalam rangka peningkatkan kesadaran atas hak, kewajiban dan kehati-hatian kosnumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan;
  3. bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen;
  5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat (legal standing) dalam konteks ligitas kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen (LPKSM) yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa LPKSM yang dimaksud telah berbentuk Badan Hukum atau Yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen. Gugatan oleh lembaga konsumen hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Umum (Pasal 46 UUPK)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

LPKSM: Tidak Perlu Ada “Debt Collector

Gambar
BOGOR, MP - Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Al-Fikri menilai, seharusnya jasa debt collector tidak perlu ada mengingat hubungan transaksional yang terjadi antara nasabah dan pihak Leasing merupakan hubungan perdata. “Hubungan transaksional terjadi antara konsumen (nasabah) dengan Leasing. Jadi konsumen nggak ada hubungannya dengan pihak ketiga. Karena hubungan perdata terjadi antara konsumen dengan Laeasing,” jelas Ketua LPKSM Al-Fikri Firmansyah saat jejak pendapat dengan wartawan media ini beberapa waktu lalu . Firmansyah menambahkan, masalah utang-piutang ini merupakan masalah perdata, di mana leasing tidak bisa melimpahkan ke pihak ketiga (debt collector). Menjadi pidana, mengingat pemakaian jasa debt collector ini cenderung menggunakan tindakan kekerasan. Sehingga munculnya debt collector ini justru menimbulkan masalah. Firmansyah pun menilai, leasing terlalu jor-joran dalam mempromosikan jasa nya. “Terlalu mudah atau longgar leasing da...
Baca selengkapnya

PENYALAHGUNAAN KEKUATAN EKSEKUSI PADA JAMINAN FIDUSIA

Gambar
Oleh : YUNUS SYALHAM Klau gax mau bayar..sini ongkos saja 3 Jt buat beli ramesan Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No 42 Tahun 2009 Tentang   Fidusia, maka secara formil pengertian dari Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian J aminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Undang-undang tersebut diberlakukan   terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani ...
Baca selengkapnya